Pada 2019 hanya 27% pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Naskah yang telah diperbaiki itu nantinya diumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi.
Salah satu laman yang bisa mengakses naskah UU Ciptaker adalah https://jdih.setneg.go.id/Terbaru
Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja
Menaker Ida melanjutkan bahwa ini periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Sejak awal Presiden Jokowi sudah memberi lima arahan dalam mewujudkan Membangun Indonesia Maju
UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan dalam persaingan global yang semakin ketat ini
Menaker Ida juga akan mengundang serikat pekerja/serikat buruh agar dapat memberikan masukan dalam perumusan PP tersebut
Ketua FRI sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menyambut positif adanya silaturrahmi Forum Rektor dengan pemerintah
Menaker Ida ditugaskan Presiden Joko Widodo rumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang akan jadi turunan terkait klaster ketenagakerjaan
Munahar mengatakan, semua kegiatan penyampaian pendapat tersebut harus dilakukan dengan niat baik demi kemajuan Bangsa Indonesia
UU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja atau buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian
Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi undang-undang Ciptaker secara utuh dan menyeluruh.
Jokowi minta masyarakat memilah informasi dengan benar agar tidak termakan isu yang tidak benar.
Benny mewakili Fraksi Demokrat menyatakan menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja.
Risma tidak terima lantaran fasilitas umum dan pot-pot tanaman di kotanya dirusak oleh massa.
Diketahui sebanyak 27 pelaku unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di wilayah hukum DKI Jakarta dinyatakan reaktif ketika dites cepat.
Kalau ada pihak-pihak menyampaikan melalui pandangan lama pastinya akan beda dengan yang final
Dipastikan bahwa, Majelis Hakim MK dalam memutus suatu uji materi tidak akan terpengaruh oleh kekuasaan mana pun.
Disayangkan, rancangan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya.